Your Title

Pages

Selasa, 03 Mei 2011

Model Judicial Review di Indonesia dan Amerika Serikat


Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif. Di jepang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tergantung tingkat peraturan perundang – undangan yang diuji. Pengujian ini biasanya disebut Judicial Review. Istilah pengujian itu sendiri mencakup uji materi dan uji formal. Uji materi dilakukan berkenaan dengan isi yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi sedangkan uji formal dilakukan berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah. 
Judicial Review untuk menjamin konsistensi peraturan perundang – undangan. Dengan konsistensi ini penting lebih – lebih jika diingat bahwa arti konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaran Negara yang bisa berupa : 

1.Tertulis : 
a.dalam dokumen khusus (UUD) 
b.dalam dokumen tersebar (peraturan perundang – undangan lain ). 

2.Tak Tertulis :Konvensi, Hukum Adat, dan Adat Kebiasaan.

Dokumen–dokumen tersebar itu harus jelas konsistensi isinya dengan yang lain terutama dengan yang lain. 
Objek Judicial Review berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislative (legislative acts) dan dapat pula berupa produk eksekutif (eksekutive acts). 

Pedoman hukum yang dipakai oleh hakim untuk melakukan pengujian tersebut oleh hakim adalah hukum yang lebih tinggi atau sekurang – kurangnya norma hukum yang setingkat terutama apabila pengujian yang dilakukan bersifat formil. Norma hukum yang paling tinggi adalah konstitusi. 

Pelembagaan Judicial Review di Indonesia telah di perjuangkan sejak tahun 1968 tetapi gagal. Namun pada tahun 1970 diakomodasi masuk di dalam UU No.14 Tahun 1970 dengan ketentuan: 

a.Uji materi hanya untuk di bawah UU 
b.Dilakukan pada pemeriksaan kasasi 
c.Jika terkena judicial Review dicabut sendiri oleh yang membuatnya. 

Ketentuan ini kemudian dimasukan di dalm TAP MPR No.VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi di dalam Tap MPR No.III/MPR/1978 serta UU lain yang terkait. Namun ketentuan ini tak pernah bisa operasional dan tak pernah ada produknya sampai terjadi reformasi tahun 1998. Jika didalami ketentuan – ketentuan tersebut memang dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Padahal pada masa itu banyak sekali keluahan tentang UU yang tidak sesuai dengan UUD dan peraturan perundang – undangan yang menabrak peraturan diatasnya.

Mahkamah Konstitusi 

Sejak tahun 2001 secara resmi Amandemen ketiga menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam UUD 1945. Tetapi Mahkamah Konstitusi ini menurut pasal 7B dan pasal24C kewenangannya bukan hanya menguji UU Terhadap UUD melainkan meliputi: 

1.Pengujian UU terhadap UUD 
2.Mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 
3.Memutus pembubaran parpol. 
4.Memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu. 
5.Memutus pendapat DPR bahwa Presiden / Wapres tekah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/ atau Presiden/ Wapres tidak lagi memenuhi syarat. 

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus lima hal di atas maka kita mempunyai dua lembaga yudikatif yang wewenangnya bersilang dalam pengujian yudisial yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ada dua catatan tentang persilangan kewenangan ini : 

1. Idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang - undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang – undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu kewenangan uji materi peraturan perundang – undangan di bawah perundang – undangan yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan pada MK ini. 

2. Idealnya MA menangani semua konflik antara person dan/atau antar rechts persoon sehingga masalah hasil pemilu atau pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan menguji materi peraturan perundang – undangan.Tampaknya yang lebih tepat MK mengurusi konflik peraturan sedangkan MA mengurus konflik person dan/ rechtspersoon. 

Kewenangan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya sampai tingkat Undang–undang, sedangkan peraturan dibawahnya tetap ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Agung. 

Dalam Pasal 24 A ayat (1) Perubahan ketiga UUD dinyatakan: ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi , menguji peraturan perundang – undangan di bawah Undang – undang terhadap Undang – undang , dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang – undang “ Sedangkan dalam pasal 24 C ayat (1) menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar ,memutus pembubaran partai politik ,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum .” 

Pengajuan Permohonan atau Gugatan 

Dalam PERMA No.1 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengajuan judicial review dapat dilakukuan baik melalui gugatan maupun permohonan. Sedangkan dalam PERMA No.2 Tahun 2002 untuk berbagai kewenangan yang dimiliki oleh MK (dan dijalankan oleh MA hingga terbentuknya MK tidak disebutkan pembedaan yang jelas untuk perkara apa harus dilakukan melalui gugatan dan perkara apa yang dapat dilakukan melalui permohonan ,atat dapat dilakukan melalui dua cara tersebut. 

Akibatnya dalam prakteknya terjadi kebingungan meningingat tidak diatur pembedaan yang signifikan dalam dua terminologi ini.PERMA No. 1 tahun 1999 mengatur batas waktu 180 hari suatu putusan dapat diajukan judicial review. Sedangkan dalam PERMA No. 2 tahun 2002, jangka waktu untuk mengajukan judicial review hanyalah 90 hari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembatasan ini menimbulkan permasalahan mengingat produk hukum yang potensial bermasalah adalah produk hukum pada masa orde baru dan masa transisi. Selain itu pembatasan waktu ini juga menafikan kesadaran hukum masyarakat yang tidak tetap dan dinamis.

Mekanisme Beracara (Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Permohonan Judicial Review menurut PERMA No.1 Tahun 1999)


Gugatan
Permohonan Keberatan
Diajukan Kepada
1. Langsung ke MA (dg Reg …
G/HUM/Thn …)
2. Melalui PN tempat Kedudukan
tergugat (dg Reg … G/HUM/Thn
…/PN …
1. Langsung ke MA (dg Reg …
P/HUM/Thn …)
2. Melalui PN tempat
Kedudukan Tergugat (dg Reg
… P/HUM/Thn … /PN …)
Obyek
Satu peraturan perundang – undangan atau beberapa namun saling berkaitan
Tenggang Waktu
180 hari sejak berlakunya peraturan perundang – undangan yang dimaksud
Waktu menjawb Tergugat
14 hari setelah salinan gugatan diberikan oleh panitera(baik MA dan PN )
Waktu memeriksa dan memutus
Sesingkat – singkatnya ,sesuai dengan asas peradilan yang sederhana,cepat,dan biaya ringan.
Putusan
Bila dikabulkan : peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk
umum dan memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk
mencabutnya. Bila tidak dilaksanakan dalam 90 hari maka batal demi
hukum.
Upaya Hukum
Putusan Judicial Review tersebut tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Alasan Mengajukan Judicial Review 

Baik dalam Amandemen ke III UUD 1945 tentang wewenang MK dan MA atas hak uji materiil, yang kemudian dituangkan lebih lanjut sebelum keberadaan MK melalui PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tidak disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan judicial review. Dalam PERMA hanya disebutkan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek judicial review saja dan siapa yang berwenang memutus. 

Namun pada umumnya beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan judicial review adalah sebagai berikut : 

_ Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi. 
_ Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang        bersangkutan. 
_ Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan yang bersangkutan. 
_ Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang - undangan. 
_ Terdapat ambiguitas atau keragu - raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi. 


Pihak yang Berhak Mengajukan Judicial Review 

Bahwa yang berhak mengajukan permohonan/gugatan adalah kelompok masyarakat : 

1. Berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum tertentu. 
2. Dalam Anggaran Dasar-nya menyebutkan bahwa pencapaian tujuan mereka terhalang oleh perundang - undangan. 
3. Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. 
4. Dalam hal pribadi juga dapat memiliki legal standing, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki concern yang tinggi terhadap suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-undangan yang bersangkutan. 


Beberapa diantaranya produk hukum yang mengandung kontroversial kepada Mahkamah Agung : 

1.Pengajuan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Persitiwa Peledakan Bom Bali (selanjutnya ditulis Perpu Antiterorisme) oleh sejumlah tokoh organisasi nonpemerintah. 

Pengajuan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Perpu Antiterorisme dianggap tidak layak diterapkan karena banyak materinya dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang. 

2.Hal yang sama juga dilakukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Koruspi (KPK). Langkah hukum ini dilakukan oleh KPKPN karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dinilai telah menghilangkan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Selain itu Kasus-kasus Judicial Review: 
· Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia, PERMENPEN Nomor 01/Per/Menpen/1984 Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 
· Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden RI tentang Pembubaran Badan Pengelola Dampak Lingkungan (BAPEDAL) 
· Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden tentang Kenaikan Harga BBM, Listrik dan Telepon 2003 
· Uji Materiil terhadap UU Migas 
· Uji Materiil terhadap UU Ketenagalistrikan 
· Uji Materiil terhadap UU Pemilu. 

Judicial Review di Amerika 

Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya berwenang memutuskan perkara-perkara review sebuah produk perundang-undangan. Model Amerika tersebut memperlihatkan bahwa judicial review dapat dilakukan oleh banyak peradilan, namun kesemuanya dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung Amerika. Judicial review yang dilakukan oleh lembaga peradilan di bawah MA dapat dibanding ke peradilan di atasnya. 

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury Vs Madison” tahun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall dan didukung 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. 

Tinjauan Hukum Judicial Review di Amerika Serikat 

Kekuatan cabang yudisial dari pemerintah untuk memutuskan apakah atau tidak tindakan pemerintah yang konstitusional dikenal sebagai judicial review. Dengan mempraktekkan judicial review, hakim mempertahankan terbatas pemerintah dan aturan hukum dengan menjunjung tinggi supremasi relatif Konstitusi untuk semua cabang pemerintah. Semua pengadilan di Amerika Serikat, federal dan negara, dapat menggunakan kekuatan judicial review.Mahkamah Agung AS, bagaimanapun, keputusan akhir tentang konstitusionalitas tindakan pemerintah (Hall 1985; Patrick 2001, 180-183) 

Konstitusi AS tidak menyebutkan judicial review. Kekuatan ini, bagaimanapun, digunakan sebelum 1787 oleh pengadilan di beberapa negara bagian Amerika Serikat untuk membatalkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi negara. Pada tahun 1789 Kongres Amerika Serikat meloloskan Akta Yudikatif, yang memberikan pengadilan federal kekuasaan judicial review atas tindakan pemerintah negara. 

Kekuatan ini digunakan untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Agung AS di Hylton v. Virginia (1796). 

Pada tahun 1803, kekuatan judicial review digunakan untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Agung AS menyatakan suatu tindakan Kongres inkonstitusional (Marbury v. Madison). Menurut dia untuk Pengadilan di Marbury v. Madison, Ketua Mahkamah John Marshall dijelaskan dan dibenarkan pelaksanaan judicial review untuk menjatuhkan tindakan inkonstitusional Kongres. Dia menulis, "Tentu saja semua orang yang memiliki konstitusi tertulis berbingkai merenungkan mereka sebagai membentuk dan penting hukum dasar bangsa, dan akibatnya teori setiap pemerintah tersebut harus bahwa tindakan legislatif bertentangan dengan Konstitusi adalah batal. Teori ini ... akibatnya untuk dipertimbangkan, oleh pengadilan ini sebagai salah satu prinsip dasar dari masyarakat kita "(Patrick 2001, 206). Jadi, merupakan preseden abadi ditetapkan yang menjadi dasar bagi cabang peradilan federal kekuasaan untuk menyatakan inkonstitusional tindakan koordinat cabang pemerintah federal, legislatif dan eksekutif, yang melanggar Konstitusi (Nelson 2000, 51-74) . 

"The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts that the Congress may from time to time ordain and establish." "Kekuasaan kehakiman Amerika Serikat akan diberikan dalam satu Mahkamah Agung dan di pengadilan lebih rendah sehingga Kongres dari waktu ke waktu mentahbiskan dan membangun." 

"The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under the Constitution, the laws of the United States and Treaties." "Kekuasaan kehakiman berlaku untuk semua kasus, dalam hukum dan ekuitas, yang timbul dalam konstitusi, hukum Amerika Serikat dan Perjanjian." 
Kekuatan Mahkamah Agung 

Kemampuan Mahkamah Agung untuk memeriksa semua aspek pemerintahan dikenal sebagai judicial review. 

Kekuatan ini didasarkan pada Mahkamah Agung kemampuan untuk bertindak sebagai penerjemah dan wasit dari Konstitusi. Baik Presiden maupun Kongres memiliki hak untuk melakukan hal ini. Mahkamah Agung adalah satu-satunya badan yang memiliki hak untuk menafsirkan apa Konstitusi sarana dan benar inilah yang memberikan kekuatan untuk meneliti semua aspek pemerintahan. Ironisnya kekuatan ini tidak ditetapkan dalam Konstitusi.Konstitusi tidak menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah badan peradilan yang paling tertinggi di Amerika tetapi jelas tentang bagaimana peran ini harus dimasukkan ke dalam praktek. 

Kekuatan judicial review telah memungkinkan Mahkamah Agung untuk melindungi kebebasan sipil di Amerika. Itu keterlibatan dalam isu-isu hak-hak sipil telah berkisar dari isu-isu ras, hak-hak mereka yang dituduh dan pembagian ulang distrik pemilu. 

Praktek judicial review tidak serta-merta dilakukan oleh penguasa yang demokratis. Tiga negara dengan konstitusi tidak tertulis, serta enam negara yang mempunyai konstitusi tertulis dan pengadilan tinggi, menolak secara eksplisit adanya kekuasaan judicial review. Negara-negara tersebut berpendapat bahwa parlemen adalah pemberi garansi tertinggi dari kosntitusi. Prinsip demokrasi merupakan suatu keputusan penting dan vital maka penyesuaian hak terhadap konstitusi seharusnya dibuat melalui perwakilan yang dipilih rakyat, tidak dibuat oleh badan pengadilan yang ditunjuk dan mewakili rakyat. 

Kekuasaan peradilan tertinggi di Amerika Serikat berada di tangan Mahkamah Agung yang kekuasaannya sangat tinggi dan sangat dipercaya oleh masyarakatnya sebagai lembaga yang suci, karena keputusan-keputusannya tidak pernah mengecewakan rakyat Amerika, bahkan dapat menyelesaikan perselisihan pendapat tentang hasil Pemilu Presiden. Mahkamah Agung mengadili perselisihan pendapat tentang hasil pemilihan Presiden yang terakhir dan keputusannya menetapkan George W. Bush sebagai Presiden dan Al Gore sebagai Wakil Presiden, dan keputusan tersebut ditaati rakyat Amerika 

Contoh Kasus 

Sebuah kasus terkenal sama melibatkan Marshall McCuloch v Maryland pada 1819. Maryland telah dikenakan pajak negara di National Bank of America.Jika bank telah membayar pajak ini, ia telah mengeluarkan bisnis; karena itu menolak untuk membayar. Marshall berpendapat bahwa status federal bank berarti bahwa hal itu harus diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dan Mahkamah Agung menyatakan pajak tidak konstitusional. Putusan ini ditetapkan Mahkamah Agung hak untuk meninjau pemerintah negara bagian. Telah di bidang hukum menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah paling aktif dalam penggunaannya yudisial review.Sejak era Marshall, prinsip judicial review dalam sebagian besar Amerika telah hilang dipertanyakan. 














0 komentar:

Poskan Komentar