Your Title

Pages

Kamis, 28 April 2011

Trias Politica di Indonesia


Indonesia merupakan Negara yang menganut paham trias politica yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu :
1. Kekuasaan legislative yaitu DPR=>Pasal 20 ayat (1), memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. 
2. Kekuasaan eksekutif yaitu Presiden=>Pasal 4 ayat (1), memegang kekuasaan pemerintahan 
3. Kekuasaan yudikatif yaitu MK&MA=>Pasal 24 ayat (1), memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Trias politica yang dipakai Indonesia saat sekarang ini adalah pemisahan kekuasaan. Salah satu buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Sebelum perubahan undang-undang dibentuk oleh presiden, namun setelah perubahan undang-undang dibentuk oleh DPR. Undang-undang diubah satu kali dalam empat tahap. Saat ini presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang.

DPR selain memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dalam melakukan pengawasan memiliki: 
  • Hak angket yaitu menanyakan kepada presiden mengenai hal-hal yang mengganggu kepentingan nasional; 
  • Hak Interperelasi yaitu untuk melakukan penyelidikan. 

Dalam menjalankan fungsi eksekutif, presiden dibantu oleh wakil presiden beserta mentri-mentri. Presiden sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk: 
  •  Mengangkat duta dan konsul; 
  •  Menempatkan duta negara lain; 
  •  Pemberian grasi dan rehabilitasi; 
  •  Pemberian amnesty dan abolisi; 
  •  Member gelar dan tanda jasa. 

Sistem presidensil di Indonesia setelah amandemen UUD 1945: 
  • Adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden ; 
  • Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan; 
  • Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances); 
  • Adanya mekanisme impeachment/ pemakzulan. 

PP dibuat oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang, jadi suatu UU tanpa PP belum bisa dilaksanakan. Sedangkan Perpu dibuat dalam hal ikhwal kegentingan Negara. 

MK&MA memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25 UU NKRI 1945 dan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bebas dari intervensi ekstra yudisial. Tugas hakim yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1 komentar:

syam mengatakan...

seep (y)............

Poskan Komentar