Your Title

Pages

Rabu, 27 April 2011

Tindak Pidana Khusus

Perbedaan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus: 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Selain itu sistem peradilannya bersifat kovensional yaitu Polisi sebagai penyidik dan penyelidik, Jaksa sebagai penuntut umum,dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc. Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). 

Contohnya perbedaan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil pada tindak pidana umum dengan UU tindak pidana korupsi pada tindak pidana khusus:
No
Perbedaan
KUHP
UU Tindak pidana korupsi
1
Penyadapan
Tidak dibolehkan
Dibolehkan dilakukan penyadapan
2
Aparat penegak hukum
Polisi sebagai penyidik dan penyelidik
Penyidik dan penyelidik selain polisi juga bisa jaksa penuntut umum dan penyidik KPK
3
Sistem peradilannya
Bersifat konvensional
Secara ad hoc


Macam-macam tindak pidana khusus antara lain yaitu: 

1. Tindak Pidana Korupsi 
Sumber hukum berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001. Tipikor berdasarkan pasal 1 merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Misalnya menyimpan anggaran tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. 
Tipikor masuk pada delik formil yaitu delik yang menitikberatkan pada kesesuaian peraturan perundang-undangan. Alasan tipikor masuk pada delik formil adalah lebih mudah pembuktiannya tanpa adanya akibat, maksudnya apabila perbuatan tersebut dipandang secara objektif telah merugikan keuangan negara dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tipikor tanpa menunggu adanya akibat. 
Uang negara yang telah yang diambil, walaupun dikembalikan tidak dapat menghapus sifat dapat dipidana dan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kondisi tertentu pidana mati dapat dijatuhkan pada tipikor. 

2. Tindak Pidana Suap 
Pemberian yang diberikan kepada seseorang yaitu pegawai negeri atau yang mendapat bayaran dari negara dimana menurut penyuap, si tersuap melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penyuap dan si tersuap sebagai subjek dan pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana suap. 

3. Gratifikasi 
Pemberian yang baik secara langsung/tidak langsung dan baik ataupun tidak mengharapkan si penerima pemberian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemberi. Penerima yang harus melaporkan dan membuktikan ada tidak terjadi gratifikasi. Bagaimana jika pemberian tidak dilaporkan? 
Maka dihitung dari nilai nominal dari barang yang diberikan. Jika < 1juta penerima tidak wajib melaporkan, tetapi jika < 1juta penerima wajib melaporkan ke KPK. Kemudian KPK akan memutuskan hasil investigasinya dalam 3 keputusan yaitu: 
  • Barang yang bersangkutan sah menjadi pemilik si penerima 
  • Barang tersebut menjadi milik negara 
  • Barang tersebut dimusnahkan 

4. Tindak Pidana Pencucian Uang 
Sumber hukum berdasarkan UU No 15 tahun 2002 jo. UU No 25 tahun2003 jo. UU No 8 tahun 2010. Sebelum diundangkannya UU No 25 tahun 2003 Indonesia pernah di blacklist oleh dunia Internasional, karena Indonesia menjadi tempat untuk menginvestasikan hasil pencucian uang diluar negeri melalu jasa perbankan Indonesia. 
TPPU adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengkaburkan asal usul hasil-hasil tindak pidana yang dibuat seolah-olah hasil tidak pidana tersebut menjadi sah. Oleh karena itu TPPU dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan karena adanya tindak pidana awal terlebih dahulu.

0 komentar:

Poskan Komentar