Your Title

Pages

Jumat, 10 Juni 2011

Asas-asas Otonomi Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan Otda (pemerintahan daerah), pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu :

1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. 

2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sentralisasi

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah :

1. menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat.

2. dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan.

3. meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa.

4. terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak.

5. tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar.

6. meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Kewajiban Pengusaha dalam Hukum Ketenagakerjaan

Mengingat segala hal yang dibahas oleh H.M.N.Purwosutjipto dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum indonesia,Dalam hal 44 Sampai dengan 45 beliau mengulas mengenai pengusaha.Dengan Kata lain hemat kami,pada dasarnya seorang pengusaha dapat melakukan yakni Hubungan perburuhan (Ketenagakerjaan) dan hubungan Pemberian Kuasa.Oleh Karena Itu Kewajiban Pengusaha Dapat Kita Lihat dari 2 Hubungan Hukum tersebut. 

a)Kewajiban Dan Akibat Hubungan Hukum Perburuhan Hukum Perburuhan /Ketenaga Kerjaan dapat kita lihat di dalam KUHperdata Dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Yang antara lain kewajiban pengusaha adalah sbb: 

· Pasal 1601a KUHperdata menyebutkan bahwa perjanjian perburuhan yang dibuat Antara buruh (Pekerja)dengan Majikan (Pengusaha) Mengikat kan Kedua nya Untuk Sesuatu Waktu Tertentu,Melakukan Pekerjaan Dengan Kata lain Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja. 

· Pengusaha Wajib Menanggung Biaya Yang dikeluarkan Dalam membuat perjanjian kerja yang tertulis (pasal 1601 d) 

Materi Kuliah Perseroan Terbatas (Dasar Hukum UU No.40 Tahun 2007)

A.Makna Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas adalah,yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.(Bab I pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007) 

B.Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut dibawah ini: 

a. Pertama, para pendiri datang di kantor Notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian PT. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Anggaran dasar ini senidri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup unutk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan. 

b. Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata,Departemen Kehakiman.Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut, tetapi harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkn surat keputusan pengesahan akta pendirian PT yang bersangkutan. Kalau ada hal- hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman.Begitulah sampai ada surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian PT yang bersangkutan. 

Minggu, 15 Mei 2011

Hukum Progresif Itu, Apa Sih Maknanya ?

Mendirikan Negara hukum tidak sama dengan
Memancangkan sebuah papan nama dan sim-salabim
semuanya selesai. Itu baru awal dari pekerjaan besar
membangun sebuah proyek raksasa yang bernama Negara hukum.


Di kutip dari buku Membedah Hukum Progresif oleh Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,S.H. Ya, hukum progresif, apa makna dan seperti apa konsep progresif itu? Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar yang ada di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. 

Pencermatan mengenai bagaimanakah kondisi hukum seutuhnya yang terjadi diseputaran kita selalu mengusik dalam setiap perenungan kita. Formalitas hukum disinyalir telah menjadi salah satu penyebab ambruknya penegakan hukum. Akibatnya mencul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak saat bangsa ini hendak melakukan pemberantasan korupsi. Kita sudah sama-sama tahu sebagai Negara yang berpredikat terkorup, naifnya tak semua koruptor yang bisa diadili dan dijatuhi hukuman.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya itu. Apabila diteliti lebih mendalam mengenai sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Mungkin saja perubahan terjadi karena ada factor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti factor yang lama itu. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu factor dengan factor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mungkin ada sumber sebab-sebab tersebut yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang terletak di luar. Sebab- sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri,antara lain sebagai berikut:

Selasa, 10 Mei 2011

Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri

Janganlah cepat-cepat menilai carut-marut kehidupan hukum Indonesia dewasa ini hanya dari sisi hukum, seperti perundang-undangan. Pengamatan sampai sekarang ini menunjukan, dalam wacana tentang Negara hukum dan supremasi hukum, perhatian masih lebih diarahkan pada aspek perundang-undangan. 

Pembenahan sisi perundang-undangan, bukannya tidak perlu, tetapi bukan satu-satunya. Dengan sekalian kesibukan membenahi sisi perundang-undangan, gerakan supremasi hukum ternyata amat kurang memberi hasil. Dunia dan kehidupan hukum kita masih jalan ditempat dengan segala carut-marutnya. Lalu, dimana salahnya? Apa yang salah? 

Peraturan dan perilaku 

Dari pengamatan terhadap praktik hukum selama ini tampak sekali “intervensi” oleh perilaku terhadap normativitas (perintah) hukum. Hakim agung O.W.Holmes menyatakan, menjalankan hukum bukan hanya soal logika, tetapi juga pengalaman (the life of the law has not been logic but experience). 

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengutarakan secara lain. Hukum, katanya adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukan baginya. Ini disebabkan karena faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dam membentuk perilakunya.

Jumat, 06 Mei 2011

Mengenal Hukum Adat dalam Kebhinekaan Indonesia

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. 

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. 

Di Indonesia saat ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke-Indonesiaanya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka Tunggal Ika”.